Oleh Firda Badrie

Deklarasi pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jatim Sukarwo-Saifullah Yusuf yang diusung gabungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Jatim kemarin cuku meriah. Deklarasi itu juga puncak pemenuhan harapan sejumlah aktivis PAN Jatim yang dari awal menyuarakan dukungan untuk Sukarwo sebagai calon gubernur meski sempat menimbulkan pro dan kontra di internal DPW PAN Jatim.

Masih mudah dibuka dan dibaca kembali dari kliping pemberitaan di media massa Jatim, tokoh-tokoh PAN seperti Suyoto, Ahmad Rubaie, dan Kuswiyanto sudah menyuarakan aspirasi mendukung Sukarwo lebih dari setahun silam untuk menduduki jabatan politik tertinggi di Jatim. Mereka itu mengambil posisi yang tidak mudah karena sejumlah pengurus lain waktu itu menolak Sukarwo. Aspirasi Suyoto dkk sementara harus ditahan karena Pak Sukarwo malahan melirik mengikuti konvensi PDIP. Itu wajar saja karena PDIP merupakan partai yang bisa membeli tiket sendiri untuk pilgub.

Perkembangan selanjutnya, seperti yang sudah diketahui, akhirnya PAN bersama Partai Demokrat "menjodohkan" Sukarwo dengan Saifullah setelah yang pertama gagal mendapatkan restu DPP PDIP dan yang kedua lengser dari jabatannya sebagai menteri.

Kedua pasangan itu akan bersaing dengan calon-calon lain yang diusung partai lain, di antaranya Soenarjo (Golkar), Achmady (PKB), dan Sutjipto (PDIP). Belum diketahui kapan para pesaing itu akan melakukan deklarasi.

Munculnya pasangan Sukarwo dan Saifullah merupakan pasangan yang cukup ideal, gabungan antara tokoh senior dan generasi muda, antara seorang yang cukup lama berpengalaman di birokrasi pemerintahan dan tokoh muda yang punya akar kuat di Gerakan Pemuda Ansor.

Jadi, layak PAN dan Partai Demokrat cukup optimistis bahwa pasangan tersebut akan bisa memenangi pilgub di Jatim dan akan memimpin provinsi ini dengan baik sesuai harapan masyarakat.

Harus Dipahami

Tentu saja, ada sejumlah masalah yang harus dipahami dengan baik bagi kandidat. Soekarwo dan Saifullah bukan "orang asli" anggota Partai Demokrat ataupun PAN. Hingga hari deklarasi kemarin pun, tidak ada pernyataan mereka untuk bergabung dengan partai yang memberikan tiket bagi kedua pasangan itu. Tentu, kalangan aktivis Partai Demokrat maupun PAN mempunyai aspirasi dan platform politik yang harus diperjuangkan pasangan tersebut.

Sangat dikhawatirkan jika Pakde Karwo dan Gus Ipul tidak memahami situasi itu sehingga akan muncul gesekan yang tidak perlu. Kekhawatiran yang muncul itu sangat wajar. Sebab, dalam sejumlah pilkada di tempat lain, banyak pasangan yang mendapat tiket gratis begitu terpilih meninggalkan tanpa permisi partai politik yang mendukungnya. Jelas itu menimbulkan kekecewaan yang cukup besar bagi para pendukungnya. Bahkan, sangat mungkin, sebelum terpilih pun, sudah muncul masalah jika tidak ada kepercayaan yang besar di antara kedua pihak.

Dalam persiapan kampanye, Soekarwo-Saiful dipastikan mempunyai tim sukses sendiri-sendiri. Dalam beberapa kasus pilkada di daerah lain, gesekan akan muncul ketika para anggota tim sukses yang notabene bukan anggota partai yang memberikan tiket kepada pasangan tersebut bertingkah polah menjadi "penguasa".

Gesekan menjadi berbahaya jika anggota PAN dan Partai Demokrat yang memiliki rumah akhirnya merasa hanya menjadi anak kos. "Rumahnya" sudah direbut orang lain. Jika situasi itu terjadi, kampanye pemenangan akan sangat rawan dengan konflik yang akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi usaha pemenangan pasangan cagub dan cawagub tersebut.

Dalam banyak kasus, pasangan cagub dan cawagub kurang memperhatikan dan mengendalikan tim suksesnya yang tiba-tiba merasa menjadi "orang penting" dan "berkuasa" tanpa menyadari bahwa sikap itu bisa menyakiti pihak yang lain. Kunci yang dimainkan adalah "akses" kepada kandidat.

Dan, yang paling menjengkelkan dan selalu muncul sebagai masalah ialah mereka mempersulit para aktivis partai yang memberikan tiket tadi untuk melakukan kontak dengan kandidat. Para anggota tim sukses itu merasa semakin bisa mempersulit mereka semakin berhasil. Padahal, justru di situlah awal kehancuran kampanye.

Dipastikan akan muncul keluhan: lha belum menjadi gubernur atau wakil gubernur saja sudah sulit ditemui pendukungnya, apalagi kalau terpilih. Ujung-ujungnya, muncul apatisme dan keengganan memperjuangkan kandidat dalam kampanye dan akhirnya mesin partai yang memberikan tiket itu akan macet. Kampanye pun akan mengalami kegagalan.

Jadi, baik untuk cagub Soekarwo maupun cawagub Saifullah Yusuf, sekalipun mempunyai tim sukses yang hebat, tanpa tiket yang diberikan Partai Demokrat dan PAN, keduanya tidak akan pernah bisa muncul sebagai kandidat.

*****

Firda Badrie, wakil ketua DPW PAN Jatim, anggota tim pilgub

Sumber: Jawa Pos

Oleh Salahuddin Wahid

Dalam menanggapi konflik internal PKB saat ini, Zuhairi Misrawi menulis di Jawa Pos (30/4) bahwa sejumlah nama yang dibesarkan Gus Dur (GD) seperti Matori, Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, dan Muhaimin Iskandar harus bersikap seperti santri terhadap kiainya seperti yang diajarkan di dalam kitab Ta’lim Muta’allim, yaitu manut kepada keputusan GD.

Tetapi, Akhmad Zaini menulis pula di Jawa Pos (1/5) bahwa dalam masalah ini, GD bukanlah kiai di mata mereka, tetapi sesama politisi. Bisa disimpulkan, tentu yang berlaku adalah kaidah politik. Bukan kaidah hubungan santri dengan kiai.

Menurut saya, sikap penentang GD yang dibesarkan oleh GD tidak harus mengikuti tulisan Zuhairi Misrawi. Juga tidak harus mengikuti tulisan Akhmad Zaini yang berdasar kaidah atau tradisi "politik tanpa etika".
***
Mengapa Alwi Shihab (AS) yang mantan ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB membelot dari PKB? Mengapa AS yang secara politik dibesarkan oleh GD kok tega dan berani melawan GD? Hal itu tentu menjadi tanda tanya besar dalam hati warga PKB dan insan politik dari berbagai partai.

Seperti kita ketahui, alasan pemberhentian AS dari posisi ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB ialah karena dia menjabat Menko Kesra. Cuma bagi saya tidak jelas, apakah pelarangan rangkap jabatan itu hasil rapat formal gabungan DPP PKB atau tidak. Prinsip pelarangan rangkap jabatan itu bagus, tetapi prosedurnya tentu tidak bisa diabaikan.

Seingat saya, sewaktu berkampanye pada Pilpres 2004, saya pernah membaca pernyataan GD yang keras terhadap AS di koran DUTA yang dikomandani Choirul Anam, yang waktu itu berada di belakang GD dan berseberangan dengan AS.

Hubungan GD dengan AS saat itu sudah tidak sehangat dulu. Hal itu disampaikan AS kepada saya saat pergi bersama dalam kesempatan kampanye. Ketika AS harus mundur dari posisinya sebagai ketua umum, bukan tak mungkin AS merasa diperlakukan tidak fair.

Karena itu, kita lihat bahwa pada Muktamar Semarang, AS bergabung dengan kelompok yang kemudian menjadi PKNU. Maka, secara politik, AS dan GD yang secara pribadi adalah sahabat lama sudah menjadi lawan. Secara pribadi, saat ini mereka juga sudah bukan kawan lagi. Mungkin, terjadinya situasi seperti itu bukanlah tanggung jawab AS sendiri.
***
Tanda tanya yang lebih besar ditujukan terhadap sikap Imin (Muhaimin Iskandar, Red) melawan GD. Imin dididik dan dibesarkan GD, yang kebetulan adalah saudara sepupu ibunya. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa GD sudah seperti ayah sekaligus guru bagi Imin. Mungkin, prinsip yang dikemukakan Zuhairi Misrawi dalam tulisan di atas tepat untuk diterapkan pada diri Imin.

Imin adalah orang kepercayaan GD sejak 1998. Pada Muktamar Semarang, Imin bisa meyakinkan GD bahwa dia adalah kader tepercaya. Tampaknya, GD lebih sreg terhadap Imin dibanding tokoh lain, termasuk Ipul (Saifullah Yusuf, Red). Mengapa kader tepercaya seperti itu bisa melawan GD?

Kita mendengar kali pertama suara bernada negatif dari GD terhadap Imin pada pertengahan 2007. Saat itu tampak rasa tidak percaya GD terhadap Imin sudah amat berkurang. Suara bahwa akan ada MLB sudah terdengar, tetapi lalu sirna.

Tanpa diduga, dalam rapat gabungan DPP, muncul tiga pilihan yang berakhir dengan permintaan mundur terhadap Imin. Menurut beberapa saksi, Imin sudah menyatakan bersedia mundur (ada rekamannya), tetapi Imin membantah. Menurut Imin, AD/ART menyatakan bahwa pengunduran diri itu harus secara tertulis.

Mengapa Imin melawan? Pertama, dia merasa diperlakukan tidak adil dan disudutkan. Kedua, dia merasa mendapat dukungan kuat dari dalam PKB dan dari luar PKB seperti tokoh-tokoh PB NU.

Ketiga, dalam pidato pembukaan MLB, Imin menyatakan bahwa dia tidak melawan GD, tetapi menengarai bahwa PKB sedang mendapat serangan hama. Dia dkk harus memerangi hama itu. Dalam pidato tersebut, Imin tidak menyebut nama, tetapi banyak orang di dalam PKB tahu bahwa yang dimaksud adalah Sigit, yang sejak beberapa tahun menimbulkan gejolak di dalam PKB. Melalui Yenny, dia memainkan perannya di dalam PKB.

Tentu akan ada bantahan dari pihak Yenny tentang informasi di atas, tetapi itulah yang dikatakan banyak orang dari kubu Imin dan tidak dibantah oleh sejumlah orang di dalam kubu GD.

Benar tidaknya informasi itu sudah tidak penting lagi karena akibat buruknya telah terjadi, yaitu perpecahan internal PKB. Akibat lebih buruk yang dicoba Imin untuk mencegahnya adalah pertimbangan utama Imin dalam melawan GD, di samping pertimbangan lain yang subjektif.
***
Pertanyaan berikutnya, mengapa GD tidak percaya lagi kepada Imin? Kesimpulan dari berita di koran ialah bahwa GD ingin membersihkan PKB dari orang yang tidak jujur. Memerangi kecenderungan klik dari Imin dkk. Jadi, GD menganggap Imin tidak jujur atau dikelilingi oleh kawan-kawannya yang tidak jujur. Mungkin, Imin dianggap GD melakukan komersialisasi jabatan ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Sebaliknya, Musyafak Rouf menyatakan bahwa dia telah menyerahkan dana Rp 7 miliar ke The Wahid Institute (TWI) dari Achmady untuk proses menjadi cagub Jatim melalui PKB.

Pernyataan itu dibantah pihak GD, yang menyatakan bahwa TWI tidak pernah menerima dana itu. Tidak jelas apakah TWI tersebut sebagai lembaga atau TWI sebagai tempat penyerahan dana itu kepada pihak tertentu. Pihak Achmady juga sudah membantah info tersebut. Tapi, apakah info Musyafak atau bantahan itu yang dipercaya masyarakat, terutama warga dan aktivis PKB? Pembaca bisa menjawab sendiri.

Saya menerima SMS dari pihak luar PKB bahwa kalau GD ingin membersihkan PKB dari praktik "politik-uang", itu harus didukung. Saya sepakat dengan isi SMS itu, tetapi harus dilakukan dengan benar, cermat, dan seimbang. Informasi tersebut harus diklarifikasi dan diberlakukan terhadap kedua kelompok yang bertikai: kelompok Imin dan kelompok Yenny.

Apakah hanya masalah membersihkan partai -yang notabene tidak dijalankan dengan proses yang cermat dan seimbang- yang menjadi penyebab hilangnya kepercayaan GD terhadap Imin? Atau masih ada penyebab lainnya?

Saya hanya bisa bertanya dan tidak mampu menjawabnya. Semoga kita bisa belajar dari konflik internal PKB terakhir dan bisa menjadikannya betul-betul konflik terakhir. Sebab, konflik itu bagi banyak orang menyedihkan dan bagi sebagian orang juga memalukan.

Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang. (jawa pos dotcom)

Kemenangan pasangan Heryawan-Dede Yusuf dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, baik sebagai pasangan muda maupun sebagai pasangan yang diusung parpol menengah, merupakan tren ataukah kebetulan saja?

Pertanyaan itu muncul lantaran kemenangan pasangan Heryawan-Dede Yusuf adalah kejutan. Tidak ada satun pun lembaga survei yang sebelumnya membeberkan temuannya yang menunjukkan bahwa mereka bakal menang.

Hampir semua analisis dan prediksi memperkirakan bahwa yang bakal keluar sebagai orang nomor satu di Jawa Barat adalah pasangan Agum Gumelar-Nu’man atau pasangan Danny Setiawan (incumbent)-Iwan Sulandjana.

Belakangan dalam banyak kesempatan terungkap adanya desakan agar ruang kepemimpinan politik sudah saatnya diisi pemimpin muda. Ada semacam kerinduan publik agar orang-orang muda yang masih segar, kreatif, inovatif, dan sarat vitalitas memegang kendali kepemimpinan politik.

Desakan regenerasi kepemimpinan politik mungkin juga dipahami sebagai kejenuhan terhadap kepemimpinan kalangan tua. Jenuh karena mereka -yang tua-tua itu- tidak lagi banyak diharapkan untuk mendorong perubahan dan pembaruan.

Mereka -yang tua-tua itu- sudah gagal. Tidak bisa lagi memberikan perbaikan bagi peningkatan kualitas kenegaraan, peningkatan kesejahteraan umum dan keadilan, serta hidup yang lebih beradab.

Persoalannya, apa parameter yang tepat untuk menggambarkan kegagalan itu? Perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas lembaga-lembaga politik, penegakan hukum, pelayanan publik, dan pemberian rasa adil?

Dalam hal ini, tidak ada parameter yang benar-benar tepat untuk menggambarkan kegagalan itu. Semua dimensi kegagalan bersifat relatif. Bergantung dari sudut mana dan perspektif apa untuk melihat atau memahami.

Dengan kata lain, sekalipun kepemimpinan kalangan tua dianggap gagal, tidak bisa sepenuhnya memvonis bahwa mereka gagal total. Tetap saja ada sisi positif sekalipun mungkin kecil yang sesungguhnya telah mereka wujudkan selama kepemimpinannya.

Kalau demikian, misalnya, pada aspek dan perspektif apa desakan tentang perlunya reformasi kepemimpinan -orang muda sudah saatnya memimpin- itu dipahami atau ditempatkan? Harapan yang buntu.

Kalangan tua memang telah memberikan kontribusi dalam melakukan perbaikan. Hanya, karena kontribusi itu terlalu kecil, tidak cukup memberikan harapan ke depan untuk mewujudkan cita-cita besar.

Misalnya, karena terlalu kecil kontribusi perbaikan dalam kelembagaan politik dan tata kenegaraan, maka tidak cukup membuka lembaran baru ke depan yang optimistis guna mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan lebih bermartabat.

Kemenangan Heryawan-Dede Yusuf dalam Pilgub Jawa Barat mungkin bisa dipahami dari perspektif ini. Hanya, terlalu dini untuk mengatakan bahwa kemenangan pasangan itu merupakan fakta empiris kondisi di Jawa Barat atau cermin kecil dari kondisi umum di Indonesia.

Jelasnya, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kemenangan Heryawan-Dede Yusuf sebagai tren perubahan perilaku memilih. Paling realistis kemenangan mengejutkan itu adalah cermin kejutan, walaupun tetap bermakna besar guna mendorong reformasi kepemimpinan politik di masa mendatang.(Jawa Pos)

Oleh A. Mustofa Bisri

Sejak PKB dideklarasikan, saya selalu disebut-sebut sebagai salah seorang deklarator; bahkan tidak jarang foto saya ikut mejeng di belakang gambar Gus Dur di baliho-baliho atau spanduk-spanduk. Kabarnya, kemarin di MLB Parung maupun Ancol pun terpasang spanduk yang juga ada gambar saya.

Meskipun saya tidak hadir di Ciganjur saat deklarasi PKB yang konon sangat meriah, dulu saya diam saja disebut-sebut sebagai salah satu deklarator. Saya pikir, wong hanya begitu saja; lagi pula deklarator disebut-sebut kan sebelum ada muktamar. Nanti kalau sudah ada muktamar kan tidak akan disebut-sebut lagi.

Ternyata, saya salah. Sampai 7 (tujuh) kali muktamar PKB (kebanyakan muktamar luar biasa), nama saya sebagai deklarator masih disebut-sebut.

Semula PKB kompak dan hasilnya lumayan. Namun, mungkin karena hasilnya lumayan itulah, kekompakannya mulai terganggu.

Misalnya, mulai timbul kubu-kubuan. Mulai kubu Gus Dur/Alwi v kubu Matori; kubu Gus Dur/Alwi v kubu Saifullah/beberapa kiai; kubu Gus Dur/Muhaimin v kubu Saifullah/Anam/Alwi/beberapa kiai; sampai terakhir kubu Gus Dur/Yenny/Ali Masykur v Muhaimin cs.

Saya pun mulai malu dan dari saat ke saat semakin malu dikait-kaitkan dengan pendeklarasian PKB. Klimaksnya adalah menyaksikan tontonan perkelahian telanjang Yenny dengan Muhaimin di depan para pimpinan partai dan khalayak Indonesia. Maka, sebelum amplop nomor undian PKB dibuka, saya pun sudah ingin nyeletuk: "Celaka 13!"

Sebelumnya, saya terheran-heran mendengar komentar dari DPP PKB yang menyatakan kaget jago PKB di Pilgub Jawa Tengah kalah. Saya terheran-heran kok ya ada pimpinan PKB yang kaget mendengar calon PKB kalah; wong calon-calonnya sendiri tidak kaget. Berarti memang ada pimpinan PKB di atas yang tidak mudheng dengan kondisi riil di bawah.

Pantas saja mereka seperti tidak prihatin dengan kebingungan konstituen mereka sendiri di bawah dan dengan ndableg-nya terus bertikai yang entah berebut apa.

Tiba-tiba saya teringat analisis seorang kawan yang melihat Gus Dur /PKB dari prespektif "kewalian". Dia memulai dengan menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir.

Seperti dikisahkan dalam kitab suci Alquran, Nabi Musa tidak kunjung paham dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir sebagai orang yang akan diikutinya. Berkali-kali Nabi Musa yang ilmunya "baru" syariat menegur dan mengecam apa yang dilakukan Nabi Khidir yang berilmu hakikat. Melihat Nabi Khidir merusak perahu nelayan yang ditumpanginya, Nabi Musa kontan menegur dengan nada menyalahkan. Melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa menegur dan mengecam.

Pun juga melihat Nabi Khidir memperbaiki dinding orang yang akan roboh, Nabi Musa menegur dan mengecam. Akhirnya, Nabi Khidir pun mengucapkan selamat berpisah kepada Nabi Musa.

Intinya, kawan saya ini ingin menganalogkan apa yang dilakukan Gus Dur dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir dan ketidakpahaman orang dengan ketidakpahaman Nabi Musa.

"Kalau kiai-kiai yang dulu mati-matian mendukung Gus Dur itu paham, mereka tidak akan mendirikan partai baru," katanya. "Mereka mendirikan partai baru karena jengkel dengan kelakuan awur-awuran Gus Dur dalam memimpin PKB. Padahal, Gus Dur memang sengaja membuat mereka jengkel agar mereka benci dan meninggalkan kehidupan kepartaian yang awur-awuran."

"Sekarang ini," kata si kawan melanjutkan "analisis"-nya, "justru menjelang Pemilu 2009 Gus Dur seperti sengaja membunuhi anak-anaknya sendiri dan merusak perahunya yang bernama PKB. Karena "perahu" itu milik orang-orang miskin; jangan sampai dirampas dan dipakai oleh orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri, termasuk anak-anaknya sendiri."

Meskipun analisis itu kedengaran konyol dan ngoyoworo, melihat kelakuan para pimpinan PKB yang sama-sama ngotot berebut benar sampai saat ini dan mengingat semakin dekatnya jadwal pemilu, saya kok jadi khawatir: jangan-jangan… Wah, celaka tiga belas!

KH Mustofa Bisri , pengasuh pesantren Roudlatut Thalibin, Rembang. Dikenal sebagai budayawan dan tokoh senior NU. [Jawa Pos Online]

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) sukses digelar. Hasil hitung cepat (quick count) yang digelar sejumlah lembaga survei memberi sinyal pemilihan gubernur (pilgub) ini akan digelar dalam dua putaran karena tidak ada pasangan kandidat yang berhasil menuai suara lebih dari 30%.

Dua pasangan yang akan melanjutkan pertarungan di babak kedua adalah pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi). Mengacu hasil penghitungan sementara lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), perolehan suara kedua pasangan beda tipis,yakni pada kisaran 25-27%.

Sementara untuk pasangan kandidat lain, yakni Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), dan Achmadi-Suhartono (Achsan), perolehan suaranya diprediksi pada kisaran 20%,18%,dan 7%. Dominasi suara Karsa dan KaJi di provinsi yang menjadi barometer peta politik di Indonesia ini sudah diduga sejak awal. Popularitas kedua pasangan kandidat jauh melebihi pasangan lain.

Ini sekaligus menunjukkan bahwa popularitas dan profil kandidat kembali menjadi faktor determinan dalam pilkada langsung. Sebaliknya, sekuat-kuatnya mesin partai yang biasa menjadi tolok ukur hitam putih kekuatan tidak bisa dijadikan jaminan suksesnya kandidat.

Jago-jago yang diusung partai- partai besar di Jatim seperti Partai Kebangkitan Bangsa (Achsan), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (SR),dan Partai Golkar (Salam) terbukti gagal menaklukkan jago yang diusung gabungan partai gurem (KaJi) dan koalisi partai menengah (Karsa), dalam hal ini Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Profil Soekarwo memang sudah sangat dikenal. Dengan cap panggilan Pak De dan tampilan brengos-nya yang cukup mencolok, Soekarwo dianggap sebagai sosok yang merakyat dan birokrat profesional. Dalam posisinya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jatim,dia kerap mewakili Gubernur Jatim Imam Utomo melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti memberi bantuan ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

Entah memang sudah didesain atau kebetulan saja, intensitas kegiatan untuk membumikan profil Soekarwo berjalan sangat intensif dalam kurun empat tahun belakangan. Tidak cukup dengan kendaraan birokrasi, Soekarwo juga memopulerkan namanya lewat sejumlah produk makanan seperti kacang dan kecap Cap Pak De. Popularitas tak kalah kuatnya juga melekat pada Khofifah.

Di lingkungan ormas Islam terbesar di Jatim, tokoh asli Surabaya ini terbilang kader paling bersinar. Tolok ukurnya, di antara badan otonom NU, Muslimat NU yang menjadi tempatnya berkiprah adalah yang paling aktif dan dinamis. Selain konsisten menggerakkan pengajian ibu-ibu hampir di seluruh pelosok perkotaan dan perdesaan, Muslimat NU juga sukses mengembangkan rumah sakit, klinik bersalin, koperasi, pendidikan, serta melakukan sejumlah pilot project seperti penanganan TKI yang dipulangkan balik ke Indonesia.

Profil Khofifah masih didukung dengan pengalamannya sebagai anggota kabinet, sebagai anggota DPR yang bersih dari isu korupsi serta figur yang meiliki kecerdasan dan pemahaman mendalam tentang berbagai persoalan. Bagaimana dengan calon gubernur lain? Popularitasnya masih jauh dibandingkan Soekarwo dan Khofifah.

Achmady, misalnya. Jago yang diusung PKB ini hanya dikenal masyarakat Mojokerto. Namanya baru muncul menjelang momen pilgub. Karena itu, dengan teori apa pun akan sangat sulit mempromosikan Achmady, termasuk lewat iklan yang menampilkan Gus Dur. Begitu pula dengan Sutjipto.

Di luar kepartaian, sepak terjang mantan Ketua DPW PDIP Jatim dan Sekjen DPP PDIP ini relatif tidak dikenal. Di internal partai pun ternyata popularitasnya dikalahkan Soekarwo yang berhasil memenangi Konferda PDIP untuk menentukan calon gubernur yang akan diserahkan ke DPP PDIP.

Dari fakta di atas, kita juga bisa menarik pelajaran bahwa masyarakat kian cerdas. Mereka kian bebas memilih kandidat yang mereka kenal dan yakini bisa membangun daerahnya tanpa terpengaruh giringan partai politik atau bahkan fatwa tokoh yang sebenarnya sangat mereka hormati. Masyarakat juga tidak mau lagi menjadi barang dagangan yang bisa dilempar ke sana-ke mari sesuai keinginan elite politik. (Koran Sindo)

Tags: Jawa Pos dotcom, NU, Salahuddin Wahid