Terpilihnya komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwarnai pro dan kontra mengakhiri episode pertama perjalanan komisi negara ini ke depan. Terhadap pihak yang pro, hendaklah optimisme itu terus dijaga sebagai kepercayaan publik; begitu juga pihak yang kontra harus dijawab dengan kinerja bahwa mereka yang terpilih merupakan yang terbaik untuk saat ini.

Hari-hari ke depan harus diisi dengan kinerja yang baik untuk menjadikan institusi ini sebagai lembaga yang kredibel memberantas korupsi. Suara rakyat adalah suara Tuhan itu artinya suara Tuhan diwakili oleh mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, mereka yang suara-suaranya selama ini tidak didengar. Masyarakat menjerit akibat beban hidup yang semakin memberatkan. Akumulasi itu semakin menumpuk saat mereka menyaksikan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bermuara pada merajalelanya korupsi. Uniknya lagi, mereka yang didakwa melakukan korupsi, sebagian besar lolos dari jerat hukum. Inilah yang harus didengarkan.

Masyarakat mengeluh, kecewa atas kinerja penegak hukum, karena ada aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Kepercayaan publik terhadap aparatur hukum akhirnya berada di titik nadir. Uniknya, di tengah pesimisme terhadap aparat hukum, kepercayaan mereka terhadap institusi hukum tetap ada. Inilah yang menjadi kekuatan transedental hukum itu. Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi yang ada, harapan yang digantungkan kepada KPK untuk mengusut kasus-kasus tertentu tetap besar.

Pada sisi lain, eksistensi KPK semakin berada di tepian jurang yang dalam, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikuatkan melalui undang-undang yang khusus, tidak berada dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi dengan limit waktu tiga tahun. Upaya untuk mempreteli KPK menjadi serpihan-serpihan kecil merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap institusi yang mengemban semangat reformasi ini harus ditangkal secara sistematik. Begitu juga hujan kritik yang muncul dalam hari-hari terakhir ini bahwa KPK dibajak, hasil kemenangan koruptor, atau tempat berlindung koruptor baru, harus dibuktikan ketidakbenarannya.

Proses progresif
Berpikir kreatif dan melampaui tatanan politik diperlukan saat ini. Artinya, penetapan korupsi sebagai salah satu perbuatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, mesti diimplimentasikan oleh lembaga ini melalui tindakan nyata. Melalui KPK inilah cara-cara kreatif pemberantasan korupsi diharapkan. Keluar dari cara-cara konvensional bukan berarti menggunakan segala cara, akan tetapi berupaya untuk menyelami denyut hati nurani rakyat itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum progresif tersebut.

Asumsi bahwa KPK bersifat ad hoc merupakan kesimpulan yang terburu-buru atau boleh jadi bentuk perlawanan secara terselubung oleh pihak-pihak tertentu. Dalam undang-undang KPK tersirat bahwa lembaga ini justru dibentuk karena diperlukan cara-cara luar biasa dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sulit, melibatkan aparatur hukum atau penyelenggara negara, maupun pengusutan perkara korupsi yang berindikasi terjadinya korupsi pula.

Hanya lembaga yang tertentu yang diberi kewenangan luar biasa meskipun tidak juga dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang super body. Lembaga ini dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sesungguhnya merupakan wewenang kepolisian dan kejaksaan. KPK juga mempunyai wewenang penuntutan yang selama ini menjadi wewenang kejaksaan dan mempunyai badan peradilan sendiri sebagaimana selama ini dilakukan oleh pengadilan umum.

Terbukti dalam perjalanan 4 tahun, KPK telah menorehkan prestasi yang gemilang. Hampir tak satupun terdakwa yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor, begitu juga yang disidik dan dituntut tidak satupun yang di-SP3-kan. Prestasi ini merupakan cacatan tersendiri upaya penegakan hukum kita. Pernyataan bahwa biaya yang dihabiskan oleh KPK untuk melakukan tugas operasionalnya tidak sebanding dengan uang negara yang berhasil diselamatkan, itu merupakan ungkapan yang bernada pesimistik. Bagaimanapun sebagai sebuah institusi baru, KPK masih memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan itulah yang harus dibenahi oleh komisioner sekarang. Adalah kewajiban publik untuk terus menerus mengawal kinerja KPK seterusnya.

Apabila dikatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang melembaga, itu merupakan kewajiban bagi warga masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam usaha penegakan hukum. Masyarakat merupakan suatu sistem ekspektasi. Dengan demikian mengabaikan ekspektasi masyarakat sama saja dengan menghianati sistem kepercayaan yang telah melembaga tersebut. Apabila terjadi hal demikian, keberadaan komisioner yang baru perlu ditinjau ulang.

Jauhi cara konvensional
Hukum pada hakikatnya merupakan skema-skema normatif tentang perilaku manusia. Terkadang, perilaku manusia itu terjatuh di luar stereotip-steretotip yang telah ditentukan. Jatuh di luar streotip tersebut tidak selalu merupakan bentuk pelanggaran hukum, mengingat perilaku manusia sesungguhnya merupakan perilaku sosial yang bermakna.

Dengan demikian, dalam rangka penegakan hukum kasus korupsi, undang-undang telah menggariskan kepada KPK untuk selalu berada di luar cara-cara konvensional penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam wewenang yang dimilikinya yang berada di luar sistem hukum material dan formal undang-undang hukum pidana yang konvensional. Upaya untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi merupakan contoh tindakan-tindakan yang tergolong non-konvensional itu.

Kesemuanya dapat dikembalikan kepada landasan sosiologis dan filosofis undang-undang korupsi itu sendiri yang berusaha mewujudkan clean government dan tegaknya keadilan bagi mereka yang melakukan perbuatan menyimpang. Terjerambabnya upaya penegakan hukum kita selama ini disebabkan lembaga peradilan terbelenggu oleh cara-cara yang menjadi landasan yuridis yang menjadi tujuan penegakan hukum, dengan melupakan landasan sosiologis dan filosofisnya yang lebih mulia.

Harus diakui bahwa keterkungkungan aparatur hukum dalam cara-cara konvensional merupakan penyebab kegagalan selama ini. KPK harus menjadi motor penggerak cara-cara pemberantasan korupsi yang cerdas dan bermakna. Tidak ada negara yang mampu membebaskan dirinya dari lilitan korupsi kecuali negara itu mampu melakukan cara-cara yang efektif dan radikal dalam rangka penegakan hukumnya. Cara-cara yang ditempuh oleh Cina dan Korea merupakan contoh upaya penegakan hukum yang revolusioner.

Setelah dilantik, para komisioner harus membuktikan komitmennya. Masyarakat menunggu tindakan-tindakan nyata yang cerdas dan bertanggung jawab. Hari-hari pertama akan disibukkan dengan tugas-tugas menantang yang membutuhkan dedikasi dan determinasi guna menyelesaikannya.

Ikhtisar

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk dapat kembali sebagaimana keadaan semula dalam waktu relatif singkat setelah mengalami gangguan berat.

Itu adalah deskripsi yang amat umum. Karena itu, masih memerlukan penjelasan lebih rinci. Padanan dalam bahasa Inggris untuk kata ketahanan nasional adalah resilience: the ability to recover from (or to resist being affected by some shocks, insult, or disturbance). Meski demikian, pengertian resilience berbeda implikasinya bagi tiap kegiatan.

Pertanda malapetaka

Ketika semua unsur yang disebutkan itu menjadi amat rapuh, masyarakat kehilangan kepercayaan sosial dan harapan, pemerintah kehilangan wibawa. Derap langkah ketiga lembaga tinggi negara tidak lagi sinkron.

Tiap lembaga seolah mempunyai agenda masing-masing. KPK berseteru dengan Kejaksaan, BI bersilat dengan DPR, Mahkamah Agung dijuluki sarang mafia, DPR sering bertindak sebagai eksekutif, para menteri sering melontarkan keterangan yang membingungkan, seperti Menteri Perdagangan di tengah pasar mengatakan, mengoplos beras boleh-boleh saja. Jadi, mengoplos bensin atau solar, obat-obatan juga boleh? Mana yang benar? Apa yang dapat dan harus dijadikan pegangan atau patokan? Masyarakat yang sehat harus tahu apa yang salah dan benar, membedakan antara buruk dan baik.

Akhir tahun ini Indonesia akan menghadapi krisis besar, khususnya dalam hal listrik, pangan, dan infrastruktur. Beberapa pekan lalu CNN menyiarkan berita, Thailand kebanjiran pesanan beras dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Infrastruktur Indonesia pun menghadapi keadaan amat suram, jalur pantura, penyeberangan Merak-Bakauheni, dan lainnya.

Dilihat dan direnungkan

Hujan yang sedang-sedang saja lebatnya selama dua hari sudah cukup untuk melumpuhkan DKI Jakarta dan Bandara Soekarno- Hatta selama tiga hari. Para penumpang telantar selama tiga hari tanpa informasi yang jelas. Semua ini terjadi pada awal tahun Visit Indonesia Year 2008.

Bahkan, Presiden Yudhoyono pun harus ”diselamatkan” ke kendaraan lain, bukan di hutan Kalimantan atau Papua, tetapi di tengah kota di Jalan Thamrin yang letaknya hanya sejengkal dari istana negara. Lihat, betapa tidak berdayanya Indonesia. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan dari rakyat yang sudah dapat berpikir sehat dan kritis. Tidak perlu perang. Dihujankan saja selama seminggu, Indonesia pasti sudah menyerah.

Harga kedelai di-”pelintir” sedikit oleh para pedagang luar, pengusaha dalam negeri sudah ”kelimpungan”. Keluarlah berbagai keterangan tentang program dan proyek penanaman kedelai di sana-sini.

Tidak bisa dibohongi

Menghadapi masalah beras, kedelai, dan lainnya, rakyat tahu, Departemen Pertanian tak berdaya. Kini masalah kedelai seolah sudah hilang, apakah masalah sebenarnya sudah terurai? Tentu tidak.

Seusai heboh kedelai, menyusul harga minyak goreng, minyak tanah, telor, daging, dan lainnya. Semua melonjak bukan hanya 5-10 persen, tetapi hingga 20-30 persen. Para ibu panik. Namun, siapa yang peduli?

Sudah tiga pekan ini sebagian dari Jawa Timur terendam banjir karena luapan Bengawan Solo. Siapa yang peduli? Menyebut saja tidak lagi. Idem dito dengan masalah lumpur Lapindo. Ribuan orang terpaksa mengungsi berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari setahun, demo demi demo dilakukan untuk menuntut haknya. Siapa peduli?

Di antara begitu banyak demo, sudah ada yang menuntut diturunkannya harga sembako. Masih ingatkan kita, pada tahun 1965 para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menuntut agar harga beras diturunkan dan PKI dibubarkan? Namun, di kalangan atas sana tetap adem ayem, seperti tidak terjadi apa-apa.

Tak ada yang istimewa

Mari kita menyimak buku-buku sejarah. Kita perlu mempelajari makna sejarah. Pesan Revolusi Perancis, Rusia, China, Kuba, Iran, dan lainnya.

Bagi yang melihat dan peka terhadap penderitaan rakyat, semua pertanda itu sudah cukup. Tiada hari tanpa unjuk rasa yang lebih sering berakhir dengan kericuhan dan perusakan. Baik demo yang memprotes hasil pilkada, ketidakadilan petinggi setempat, maupun sepak bola, semua berakhir dengan kebiadaban.

Semua gejala itu menandakan, rakyat sudah tidak lagi senang dan percaya kepada penguasa. Semua mengarah ke event kekacauan yang meminta biaya sosial amat tinggi. Lihat apa yang terjadi di Kenya; kekacauan besar; negara terbelah menjadi 10-15 banana republics dan bangsa Indonesia bakal terhapus dari peta dunia. Atau, tidak terjadi apa-apa, tetapi pelan dan pasti, RI perlahan-lahan bakal tenggelam ke dalam kemiskinan dan kenistaan. Skenario kedua ini paling menakutkan. Suatu revolusi, meski meminta darah dan jiwa, mungkin akan membawa solusi yang baik. Skenario kedua itu tidak membawa perbaikan akibat kemiskinan yang amat sangat.

Suara kaum cerdik pandai

Di tiap negara selalu ada tiga pilar yang mencirikan arah perkembangan negara itu, yakni politisi, wirausahawan, dan kaum intelektual. Yang terakhir ini selalu berfungsi untuk menyuarakan nurani rakyat. Lihat peran kaum encyclopaedists menjelang Revolusi Perancis, the Fabian Society di Inggris, dan pejuang Indonesia sebelum Revolusi Indonesia. Menjelang runtuhnya Orde Lama, muncul kelompok perjuangan baru.

Masyarakat harus menyadari, pada kelompok intelektual itu terpendam kekuatan yang amat dahsyat. Pada saat krisis, suatu kultur yang sehat secara moral selalu dapat memobilisasi semua tata nilai, harga diri, dan semangat juangnya untuk dapat mempertahankan cita-cita moralitas yang mereka junjung. Yang diperjuangkan mati-matian bukan sekadar masalah ekonomi, masalah HAM, demokrasi, dan lainnya, tetapi masalah penyelamatan bangsa dari proses penghancuran diri secara menyeluruh.

Pada saat ini kaum intelektual, masyarakat kampus, dan profesional harus membuat satu front untuk menyuarakan nurani rakyat, memberi alternatif solusi. Agar tidak sia-sia bekerja, berbagai kelompok itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi membuat suatu gerakan yang tidak hanya bergerak satu kali, tetapi gerakan berlanjut, menyertakan semua kelompok yang peduli kepada nasib bangsa.

MT Zen Guru Besar ITB