Siapa pun yang mengamati perkembangan politik NU tidak akan bisa “tidur nyenyak”belakangan hari. Sejumlah ketegangan yang terjadi di tubuh kelompok ini memperkuat asumsi bahwa NU merupakan komunitas politik paling dinamis dibandingkan kelompok manapun. Belum lama ini orang dikejutkan oleh tuntutan pengunduran diri Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar oleh Ketua Umum Dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid.Tapi siapa pun tahu, pemecatan itu adalah kulminasi dari terjadinya perkubuan baru dalam tubuh partai warga nahdliyin itu sejak beberapa bulan lampau.Muhaimin telah lama disinyalir Gus Dur melindungi sekelompok tokoh muda PKB yang ingin melakukan pembaruan dalam partai.

Sayangnya, salah satu dari target pembaruan itu adalah mereformasi sebuah ”institusi”vital partai bernama Gus Dur. Sebelum menular terlalu jauh, Abdurrahman segera memecat mereka dari kepengurusan partai hampir setahun silam. Untuk menjelaskan betapa vitalnya “institusi” bernama Gus Dur itu, mari kita perhatikan ungkapan tiga politisi PKB berikut ini. Mahfud MD, mantan Ketua DPP PKB yang sempat mengikuti rapat pleno “pemecatan” Muhaimin, menjelaskan, ”Muhaimin diminta mundur karena dilaporkan tengah menggalang kekuatan di daerah-daerah untuk menjatuhkan Gus Dur lewat MLB.” Sementara Effendy Choirie,Ketua Fraksi PKB DPR, berkata, ”Lebih baik Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tidak melawan keinginan Gus Dur. ”Pernyataan Muhaimin sendiri perlu diketengahkan di sini, ”Saya masih loyal kepada Gus Dur…Saya membela mati-matian pencalonan Gus Dur sebagai presiden.”

Sejak PKB didirikan, Gus Dur memang menjadi maskot utama partai. Tidak perlu dijelaskan bagaimana dia bisa muncul sebagai figur yang sangat berpengaruh. Sudah banyak ulasan mengenai bagaimana sepak terjangnya selama 15 tahun memimpin NU. Tapi yang jelas, jutaan massa NU memilih PKB karena kecintaan mereka terhadap Gus Dur. Kenyataan seperti ini sangat disadari oleh Abdurrahman maupun para politisi PKB. Hal ini pula yang membuat hubungan patronase di PKB tidak bisa dielakkan. Bagi Gu Dur, kepatuhan itu membuatnya leluasa mengatur irama partai sesuai kehendaknya. Bagi para politisi, hal itu bermakna dua hal. Di satu sisi, mereka tidak bisa berbuat banyak, bahkan saat Gus Dur ingin mengubah anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sekalipun.

Apalagi “sekadar” membekukan sebuah kepengurusan atau memecat personel. Di sisi lain, mereka bisa memanfaatkan kelemahan fisik Gus Dur dengan menggiring opini dan mengolah informasi agar kepentingan mereka disuarakan oleh Gus Dur. Maka, dalam hal ini orang harus melihat semua tindakan yang muncul dari kebijakan Gus Dur adalah kompleks dari perpaduan kepentingannya dan kepentingan sejumlah politisi pengiringnya.Para pembaru muda PKB itu mungkin memandang bahwa situasi semacam ini tidak terlalu sehat. Meski tak seorang pun meragukan kegeniusan Gus Dur, terlalu riskan menisbatkan sebuah sistem kewenangan pada sesosok figur. Tapi,begitulah politik NU. Para pembaru itu hanya akan membentur tembok besar. Selama puluhan tahun NU dibangun lewat mesin besar patronase.

Abdurrahman sendiri sebenarnya telah jauh-jauh hari mengantisipasi tradisi itu. Karenanya, dia menjadi sponsor naiknya KH Hasyim Muzadi sebagai penggantinya di NU. Figur terakhir ini sebelumnya memang dikenal sebagai manajer organisasi yang andal. Hasyim memang terbukti mampu melakukan konsolidasi organisasi. Tapi seperti halnya Gus Dur, lagi-lagi dia tidak kuasa menghindari takdirnya sebagai patron baru dalam NU. Dengan sumber daya yang sama besar, persaingan antarpatron pun menjadi persaingan antarorganisasi warga nahdliyin: Gus Dur dengan PKB-nya dan Hasyim Muzadi dengan NU-nya.

Quo Vadis Politik NU?
Konflik di tubuh PKB yang tak kunjung usai menjadi cermin dari betapa rumitnya persoalan dalam politik NU. Semua orang menginsyafi bahwa meski berbentuk ormas keagamaan, NU tidak bisa mengingkari masa lalunya sebagai organisasi politik. Ini berarti, budaya politik yang terbangun puluhan tahun tidak pernah hilang,bahkan justru semakin menguat saat ini. Tetapi sayang,dalam berpolitik, para politisi NU tidak mau mengompromikan warisan kultural mereka. Akibatnya,tradisi politik modern yang mengandaikan pembangunan sistem politik yang kuat,organisasi kepartaian yang tertata, rekrutmen kepemimpinan berbasis kemampuan (merit-based leadership), dan mekanisme kompetisi yang sehat sulit berkembang dalam politik NU.

Para politisi NU justru menjadikan warisan kultural ini sebagai modal utama dalam berpolitik. Para politisi mengeksploitasi simbol- simbol kultural seperti kiai,pesantren, atau istighsah sebagai kekuatan politik mereka. Akibatnya, preferensi politik massa ditentukan oleh patronase figur, bukan keandalan program. Rekrutmen kepemimpinan juga tidak kompetitif karena selalu didominasi oleh elite-elite kultural. Persaingan justru terjadi antarelite itu sendiri yang tak jarang masih ada hubungan keluarga. Lebih dari itu, tidak ada sistem yang kuat karena aturan organisasi selalu bisa dikalahkan, atau setidaknya dimanipulasi oleh figur patron.

Selain kasus PKB,kita bisa melihat misalnya apa yang terjadi di Jawa Timur. Di basis utama NU itu,sejumlah petinggi NU dapat dipastikan akan bertarung dalam pemilihan gubernur yang akan dihelat bulan Agustus tahun ini. Mereka adalah Ketua Tanfidziyah PWNU setempat, Ketua Umum GP Ansor, dan kabarnya juga Ketua Umum PP Muslimat NU.Dapat dibayangkan betapa sejumlah institusi kultural seperti pesantren dan kiai akan dimobilisasi untuk mendukung masing-masing calon dan memengaruhi opini warga NU.

Ke depan,para politisi NU sejatinya mulai memikirkan sebuah reformulasi terhadap tradisi politik mereka. Bagaimanapun,tidak mungkin menghilangkan darah politik yang menghidupi NU puluhan tahun,sebagaimana tidak realistis membatasi afiliasi politik warga NU yang beragam.Namun, para politisi NU perlu mencari titik temu antara warisan kultural mereka dan format politik modern yang sangat dinamis.Para patron tidak akan dilahirkan lebih dari sekali,sementara perubahan lahir setiap hari.

IRSYAD ZAMJANI, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Sosiologi FISIP UI

Konflik internal partai-partai di Indonesia berimplikasi sangat luas. Tidak hanya bagi para kader partai, tapi juga menyentuh kepentingan konstituen serta institusi perwakilan.

Konflik yang semula hanya menjadi persoalan antarpersonal dalam partai akan melebar dalam faksi-faksi. Bahkan, jika melibatkan elite tertinggi di partai, konflik pun berkembang kian rumit menjadi masalah institusi. Apalagi jika elite tersebut adalah tokoh yang juga merupakan personifikasi lembaga.

Konflik yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini tidak hanya menciptakan kubu Muhaimin Iskandar dan Abdurrahman Wahid, tapi akan memengaruhi pula institusi parlemen. Apalagi Muhaimin adalah Ketua Umum DPP PKB yang juga Wakil Ketua DPR.

Dalam sistem politik kita, seseorang hanya boleh menjadi anggota DPR melalui partai yang dipilih dalam pemilu. Anggota-anggota partai yang terpilih menjadi wakil rakyat berhimpun dalam satu fraksi di parlemen karena fraksi adalah kepanjangan tangan partai.

Hingga di sini tidak ada persoalan. Masalah mulai muncul jika terjadi konflik di internal partai. Tidak dapat disangkal konflik yang semula hanya dalam radius partai dan melibatkan kader tertentu kemudian beresonansi menggetarkan pula fraksi di DPR. Fraksi terbelah dalam keping-keping seirama dengan polarisasi yang ada di partai. Pimpinan fraksi dengan berbagai alasan mengedarkan pernyataan kesetiaan kepada DPP. Yang tidak meneken dianggap tidak loyal. Itu bisa mengancam seorang anggota dewan. Sebab, sesuai dengan UU Partai Politik, partai mempunyai senjata pamungkas, yakni hak recall.

Masalah kian rumit dan mulai menelan energi institusi jika kader partai yang sedang konflik juga menjadi salah satu pemimpin lembaga perwakilan. Rapat bisa ditunda dan diskors berkali-kali karena fraksi tertentu enggan sidang paripurna yang terhormat dipandu pimpinan yang sudah tidak diakui fraksinya. Berbagai manuver dilakukan untuk mengganti si pemimpin. Energi institusi pun terkuras. Sungguh tidak elok karena partai dan fraksi secara sengaja menyandera lembaga demokrasi hanya untuk kepentingan mereka.

Partai dan fraksi sama sekali tidak menghargai hak pilih warga yang menempatkan seseorang menjadi anggota dewan. Partai dan fraksi bisa secara keji memberangus hak konstituen dengan melakukan recall terhadap anggota mereka tanpa bertanya kepada pemilih.

Partai dan fraksi juga mengerangkeng anggota DPR dengan rantai besi yang membuat para wakil rakyat sulit bergerak. Lihat saja keberpihakan DPR. Dalam banyak hal, DPR sama sekali tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Mereka pasti lebih tunduk pada kepentingan partai dan fraksi dan bukan pada kepentingan rakyat. DPR menjadi institusi yang mandul tanpa harapan karena tidak bisa membawa suara konstituen. Lemahnya posisi parlemen kian diperparah semangat gado-gado dari 'koalisi pelangi' yang berorientasi jangka pendek. Itu membuat partai mudah berselingkuh dengan pemerintah dan membiarkan aspirasi rakyat lenyap bersama angin.

Penguatan parlemen bisa terjadi tidak hanya dengan meniadakan hak recall partai. Tapi juga dengan membuat sistem keterwakilan berbasis distrik. Rakyat sebuah distrik akan tahu persis wakilnya di parlemen dan apa yang diperjuangkannya. Jika tidak menyuarakan kepentingan konstituen, rakyat distrik itulah yang akan me-recall wakilnya, bukan partai. Partai yang gegabah melakukan recall terhadap wakil sebuah distrik akan diberangus rakyat di distrik tersebut.

Tanpa bermaksud mendukung pernyataan JK, menurut saya, apa yang terjadi dalam proses demokratisasi Indonesia pada kurun waktu satu dasawarsa terakhir memang perlu ditata kembali. Bahkan, cara pandang kita terhadap demokrasi perlu dirumuskan ulang agar lebih sesuai dengan kenyataan dan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya.

Politik Dualistik

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi ketika kita memperbincangkan demokrasi berikut problematikanya di Indonesia. Pertama, ketika memperbincangkan demokrasi, sadar atau tidak, kebanyakan kaum terdidik kita selalu merujuk pada demokrasi dalam pengertian sejarah dan praksis politik di Barat.

Karena itu, demokrasi cenderung menjadi wacana elitis yang terbatas di kalangan politisi dan kaum akademisi. Ia terus direproduksi dan didaur ulang, meski kultur politik demokratis di kalangan elite tidak tumbuh dengan baik seperti yang diimajinasikan. Sementara itu, rakyat mempunyai pengertian dan tradisi sendiri tentang demokrasi berdasar pengalaman nyata dan nilai-nilai yang dimiliki.

Dalam konteks tersebut, sebagaimana dulu JH Boeke pernah mengenalkan teori ekonomi dualistis, kita tampaknya juga perlu mengakomodasi dan mengapresiasi sistem politik dualistik yang hidup di tengah bangsa ini. Dalam hal itu, di satu sisi ada sistem politik liberal dalam pengertian Barat yang hidup di kalangan elite. Sistem tersebut didasarkan atas pola pemikiran dan gaya hidup kita yang didominasi nilai-nilai Barat, yaitu pemikiran yang -meminjam istilah Maude Barlow (2001)- dikendalikan oleh free-market ideology dan gaya hidup Barat.

Di sisi lain, ada politik masyarakat lokal yang berbasis pada tradisi setempat. Kita harus arif untuk tidak memaksakan demokrasi dalam pengertian Barat menjadi tata nilai universal karena hal itu bisa mematikan nilai-nilai dan kreativitas masyarakat dan tradisi yang ada. Bangsa yang tanpa tradisi pada akhirnya tidak akan pernah memiliki sistem dan kultur politik yang kukuh.

Selain soal pengembangan nilai-nilai dan kebudayaan nasional, kearifan untuk tidak memperlakukan demokrasi Barat secara universal didasarkan atas pertimbangan filsafat politik yang sangat mendasar. Seperti dikatakan Seyyed Hossein Nasr dalam bukunya, A Young Muslim’s Guide to the Modern World (1993), filsafat Barat tidak didasarkan pada sesuatu yang permanen, tetapi pada penggunaan pikiran dan data empiris sehingga selalu muncul paham dan tren baru.

Sejak masa pencerahan, Barat telah meninggalkan tradisionalisme Kristen yang berusaha mencapai sintesis antara iman dan akal seperti digagas St Thomas Aquinas. Pemikiran Barat memberontak melawan Tuhan, kemudian lahirlah paham seperti rasionalisme, empirisme, humanisme, eksistensialisme dan liberalisme, yang menjauhkan manusia dari dimensi sakral.

Filsafat atau pandangan hidup Islam -termasuk filsafat Timur- selalu disandarkan pada "sesuatu yang tetap", yaitu Alquran dan Hadis. Pemikiran Islam juga tidak pernah melawan Allah.

Karena itu, upaya-upaya liberalisasi pemikiran masyarakat Islam, kalau tidak dimengerti betul perbedasar landasan filsafat itu, hanya akan menghasilkan perubahan di permukaan.

Kedua, demokratisasi dalam pengertian Barat pada dasarnya adalah titik masuk bagi proses liberalisasi ekonomi dan kultural secara menyeluruh. Demokratisasi adalah proses menuju pelembagaan ekonomi pasar sekaligus awal pembentukan tata monokultur global.

Dalam arus demikian, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, demokratisasi cenderung berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Pada saat yang sama, ia berjalan seiring dengan degradasi kultur yang ditandai hancurnya tradisi dan nilai-nilai yang ada dalam kultur masyarakat setempat. Masyakat pun makin terasing dan terjebak dalam aktivitas tanpa makna karena tidak ada lagi tradisi yang menjadi landas pijak dan mengisi ruang batin kolektif.

Kepemimpinan Nasional

Proses seperti itu bisa diatasi dan diminimalisasikan jika kita bisa membangun suatu kepemimpinan nasional yang kuat seperti yang terjadi di beberapa negara Asia dan Amerika Latin. Rusia, misalnya, bisa kembali menjadi negara adidaya karena pemimpin nasionalnya bisa menjinakkan liberalisasi politik dan ekonomi yang telanjur dibuka Mikhail S. Gorbachev.

Kepemimpinan nasional yang kuat bisa terbentuk dengan dua syarat utama. Pertama, adanya figur pemimpin nasional yang berani, berkarakter, visioner, dan tulus hati. Yaitu pemimpin yang berani mengambil keputusan tegas jika menyangkut nasib rakyat dan kepentingan nasional yang utama.

Tiongkok atau Rusia sama sekali tidak menolak liberalisasi, tetapi figur seperti Vladimir Putin mampu meminimalisasi akses negatif dari proses itu dengan mengimplementasikan liberalisasi berdasar kepentingan dan kebutuhan nasionalnya. Istilahnya "liberalisme terkontrol". Dengan keteguhan dan keberaniannya, ia tidak bisa didikte negara lain, tetapi juga selalu menjaga hubungan baik dengan semua negara.

Kedua, kepemimpinan nasional yang kuat mensyaratkan bersatunya elite politik. Tanpa ada persatuan di kalangan elite -meski mereka berbeda partai politik atau agama- kepemimpinan nasional akan rapuh, cenderung pragmatis dan hedonistik, serta mudah diintervensi kepentingan luar.

Karena itu, para pemimpin seharusnya mulai belajar untuk rendah hati dan dewasa. Mereka perlu meninggalkan egoisme kelompok dan pribadi untuk suatu kepentingan strategis dan jangka panjang. Dengan kebersamaan tersebut, secara bertahap kompleksitas persoalan bangsa bisa diselesaikan. Tanpa persatuan di kalangan elite, kebangkitan bangsa dari keterpurukan akan menjadi jargon belaka.

Mentalitas elite adalah kunci utama menuju perubahan. Sistem atau nilai apa pun yang dijalankan, pada akhirnya yang menentukan adalah mentalitas para elite. Demokratisasi seperti apa pun yang dipilih seharusnya diorientasikan secara nyata untuk kesejahteraan rakyat dan penguatan identitas nasional serta karakter bangsa.

 A. Muhaimin Iskandar, ketua umum DPP PKB