Oleh Salahuddin Wahid

Dalam menanggapi konflik internal PKB saat ini, Zuhairi Misrawi menulis di Jawa Pos (30/4) bahwa sejumlah nama yang dibesarkan Gus Dur (GD) seperti Matori, Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, dan Muhaimin Iskandar harus bersikap seperti santri terhadap kiainya seperti yang diajarkan di dalam kitab Ta’lim Muta’allim, yaitu manut kepada keputusan GD.

Tetapi, Akhmad Zaini menulis pula di Jawa Pos (1/5) bahwa dalam masalah ini, GD bukanlah kiai di mata mereka, tetapi sesama politisi. Bisa disimpulkan, tentu yang berlaku adalah kaidah politik. Bukan kaidah hubungan santri dengan kiai.

Menurut saya, sikap penentang GD yang dibesarkan oleh GD tidak harus mengikuti tulisan Zuhairi Misrawi. Juga tidak harus mengikuti tulisan Akhmad Zaini yang berdasar kaidah atau tradisi "politik tanpa etika".
***
Mengapa Alwi Shihab (AS) yang mantan ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB membelot dari PKB? Mengapa AS yang secara politik dibesarkan oleh GD kok tega dan berani melawan GD? Hal itu tentu menjadi tanda tanya besar dalam hati warga PKB dan insan politik dari berbagai partai.

Seperti kita ketahui, alasan pemberhentian AS dari posisi ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB ialah karena dia menjabat Menko Kesra. Cuma bagi saya tidak jelas, apakah pelarangan rangkap jabatan itu hasil rapat formal gabungan DPP PKB atau tidak. Prinsip pelarangan rangkap jabatan itu bagus, tetapi prosedurnya tentu tidak bisa diabaikan.

Seingat saya, sewaktu berkampanye pada Pilpres 2004, saya pernah membaca pernyataan GD yang keras terhadap AS di koran DUTA yang dikomandani Choirul Anam, yang waktu itu berada di belakang GD dan berseberangan dengan AS.

Hubungan GD dengan AS saat itu sudah tidak sehangat dulu. Hal itu disampaikan AS kepada saya saat pergi bersama dalam kesempatan kampanye. Ketika AS harus mundur dari posisinya sebagai ketua umum, bukan tak mungkin AS merasa diperlakukan tidak fair.

Karena itu, kita lihat bahwa pada Muktamar Semarang, AS bergabung dengan kelompok yang kemudian menjadi PKNU. Maka, secara politik, AS dan GD yang secara pribadi adalah sahabat lama sudah menjadi lawan. Secara pribadi, saat ini mereka juga sudah bukan kawan lagi. Mungkin, terjadinya situasi seperti itu bukanlah tanggung jawab AS sendiri.
***
Tanda tanya yang lebih besar ditujukan terhadap sikap Imin (Muhaimin Iskandar, Red) melawan GD. Imin dididik dan dibesarkan GD, yang kebetulan adalah saudara sepupu ibunya. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa GD sudah seperti ayah sekaligus guru bagi Imin. Mungkin, prinsip yang dikemukakan Zuhairi Misrawi dalam tulisan di atas tepat untuk diterapkan pada diri Imin.

Imin adalah orang kepercayaan GD sejak 1998. Pada Muktamar Semarang, Imin bisa meyakinkan GD bahwa dia adalah kader tepercaya. Tampaknya, GD lebih sreg terhadap Imin dibanding tokoh lain, termasuk Ipul (Saifullah Yusuf, Red). Mengapa kader tepercaya seperti itu bisa melawan GD?

Kita mendengar kali pertama suara bernada negatif dari GD terhadap Imin pada pertengahan 2007. Saat itu tampak rasa tidak percaya GD terhadap Imin sudah amat berkurang. Suara bahwa akan ada MLB sudah terdengar, tetapi lalu sirna.

Tanpa diduga, dalam rapat gabungan DPP, muncul tiga pilihan yang berakhir dengan permintaan mundur terhadap Imin. Menurut beberapa saksi, Imin sudah menyatakan bersedia mundur (ada rekamannya), tetapi Imin membantah. Menurut Imin, AD/ART menyatakan bahwa pengunduran diri itu harus secara tertulis.

Mengapa Imin melawan? Pertama, dia merasa diperlakukan tidak adil dan disudutkan. Kedua, dia merasa mendapat dukungan kuat dari dalam PKB dan dari luar PKB seperti tokoh-tokoh PB NU.

Ketiga, dalam pidato pembukaan MLB, Imin menyatakan bahwa dia tidak melawan GD, tetapi menengarai bahwa PKB sedang mendapat serangan hama. Dia dkk harus memerangi hama itu. Dalam pidato tersebut, Imin tidak menyebut nama, tetapi banyak orang di dalam PKB tahu bahwa yang dimaksud adalah Sigit, yang sejak beberapa tahun menimbulkan gejolak di dalam PKB. Melalui Yenny, dia memainkan perannya di dalam PKB.

Tentu akan ada bantahan dari pihak Yenny tentang informasi di atas, tetapi itulah yang dikatakan banyak orang dari kubu Imin dan tidak dibantah oleh sejumlah orang di dalam kubu GD.

Benar tidaknya informasi itu sudah tidak penting lagi karena akibat buruknya telah terjadi, yaitu perpecahan internal PKB. Akibat lebih buruk yang dicoba Imin untuk mencegahnya adalah pertimbangan utama Imin dalam melawan GD, di samping pertimbangan lain yang subjektif.
***
Pertanyaan berikutnya, mengapa GD tidak percaya lagi kepada Imin? Kesimpulan dari berita di koran ialah bahwa GD ingin membersihkan PKB dari orang yang tidak jujur. Memerangi kecenderungan klik dari Imin dkk. Jadi, GD menganggap Imin tidak jujur atau dikelilingi oleh kawan-kawannya yang tidak jujur. Mungkin, Imin dianggap GD melakukan komersialisasi jabatan ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Sebaliknya, Musyafak Rouf menyatakan bahwa dia telah menyerahkan dana Rp 7 miliar ke The Wahid Institute (TWI) dari Achmady untuk proses menjadi cagub Jatim melalui PKB.

Pernyataan itu dibantah pihak GD, yang menyatakan bahwa TWI tidak pernah menerima dana itu. Tidak jelas apakah TWI tersebut sebagai lembaga atau TWI sebagai tempat penyerahan dana itu kepada pihak tertentu. Pihak Achmady juga sudah membantah info tersebut. Tapi, apakah info Musyafak atau bantahan itu yang dipercaya masyarakat, terutama warga dan aktivis PKB? Pembaca bisa menjawab sendiri.

Saya menerima SMS dari pihak luar PKB bahwa kalau GD ingin membersihkan PKB dari praktik "politik-uang", itu harus didukung. Saya sepakat dengan isi SMS itu, tetapi harus dilakukan dengan benar, cermat, dan seimbang. Informasi tersebut harus diklarifikasi dan diberlakukan terhadap kedua kelompok yang bertikai: kelompok Imin dan kelompok Yenny.

Apakah hanya masalah membersihkan partai -yang notabene tidak dijalankan dengan proses yang cermat dan seimbang- yang menjadi penyebab hilangnya kepercayaan GD terhadap Imin? Atau masih ada penyebab lainnya?

Saya hanya bisa bertanya dan tidak mampu menjawabnya. Semoga kita bisa belajar dari konflik internal PKB terakhir dan bisa menjadikannya betul-betul konflik terakhir. Sebab, konflik itu bagi banyak orang menyedihkan dan bagi sebagian orang juga memalukan.

Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang. (jawa pos dotcom)

Oleh Akhmad Zaini

Tulisan Zuhairi Misrawi, PKB dan Dilema Kader Gus Dur (Jawa Pos, 30/04), pantas didiskusikan. Sebab, Zuhairi, yang selama ini dikenal memiliki pemikiran cukup progresif, secara mengejutkan menawarkan kepatuhan dan ketundukan santri kepada kiai sebagai dasar membangun islah di tubuh PKB.

Dalam masalah ini, ada satu persoalan mendasar yang perlu didiskusikan. Yakni, benarkah konflik yang kini melanda PKB adalah konflik antara santri-kiai?

Tentu tidak ada yang menyangkal kekiaian dan keulamaan Gus Dur. Ketika dihadapkan pada cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari itu, orang seperti Muhaimin Iskandar, almarhum Mathori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Saifullah Yusuf memang sewajarnya dianggap santri. Namun, apakah dengan demikian bila mereka berkonflik dengan Gus Dur lantas bisa dimaknai sebagai konflik kiai-santri?

***

Semestinya, ketika mereka terlibat konflik politik, yang bertarung pada hakikatnya bukan Gus Dur dengan keulamaan atau kekiaiannya melawan Muhaimin, Mathori, Alwi, atau Saiful dengan kesantriannya. Melainkan antara Gus Dur dengan predikat politisi beserta politisi lain yang mengitarinya melawan Muhaimin, Mathori, Alwi, dan Saiful yang juga sama-sama politisi.

Ketika Gus Dur berada di ranah agama, mantan presiden ini akan ditemani sejumlah kitab klasik dan buku-buku karya pemikir besar yang sudah dia khatamkan semenjak masih muda. Maka, muncullah Gus Dur yang sangat arif, lembut, sejuk, pluralis, demokratis, dan sebagainya. Sebab, kitab atau buku-buku yang mengajarkan kearifan itulah yang jadi rujukan.

Tentu lain bila Gus Dur berada di ranah politik. Dunia politik yang terkait dengan persoalan kekinian acap tidak bisa dirujukkan ke kitab atau buku-buku hebat tersebut. Maka, Gus Dur menjadikan beberapa politisi di sekitarnya sebagai referensi. Nah, kearifan dan objektivitas para politisi itu tentu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kearifan dan objektivitas yang diajarkan kitab atau buku-buku pemikir besar tersebut.

(Maaf), dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, kemampuan Gus Dur untuk menyortir rujukan dari kalangan politisi tersebut tentu sangat rendah. Sehingga, Gus Dur yang begitu hebat dan begitu cerdas sering terkecoh. Itu manusiawi. Bukankah Gus Dur juga manusia?

Perlu dicatat pula, tidak semua politisi yang sukses jadi rujukan Gus Dur layak menyandang gelar santri. Ada yang benar-benar secara hakiki memang bukan santri -karena nonmuslim- ada pula yang santri, tapi tidak pas disebut santri lagi karena perilakunya mulai jauh dari etika dan adab santri.

Pihak lawan politik Gus Dur -untuk kasus sekarang adalah Muhaimin- juga idem ditto. Ketika berkonflik dengan Gus Dur, seperti disebutkan di atas, Muhaimin tentu bukanlah Muhaimin sendirian yang santri. Namun, Muhaimin yang politisi dan dikelilingi politisi lain. Seperti halnya Gus Dur, Muhaimin pun tentu menjadikan para politisi di sekitarnya itu sebagai referensi. Jadi, klop!

Jika demikian, kembali ke pertanyaan di atas, masih pas-kah dikatakan bahwa konflik yang kini melanda PKB adalah konflik kiai-santri? Tepat pulakah kepatuhan dan ketundukan dijadikan fondasi islah?

***

Demi mencerahkan wawasan agama dan politik masyarakat, khususnya warga nahdliyin, seharusnya wacana yang mencampuradukkan agama dengan politik harus mulai dihindarkan. Minimal, dieliminasi. Sepintas, ide ini memang terkesan sekuler. Namun, itu menjadi sangat layak dipertimbangkan ketika melihat fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa para politisi muslim saat ini -termasuk dari kalangan santri- juga sangat sekuler.

Tentu bukan hal yang sulit menunjukkan betapa banyak politisi muslim -juga santri- yang kini tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah agama dalam berpolitik. Misalnya, tidak amanah atas jabatan yang diemban, tidak peduli pada penderitaan rakyat, tidak jujur, tidak menjunjung tinggi kebenaran, hingga korup. Ketika berpolitik, mereka seakan bukan lagi umat beragama yang harus taat dan patuh pada norma dan aturan agama.

Idealnya, seorang politisi muslim (apalagi santri) harus membawa nilai-nilai agama ke arena politik. Dengan begitu, sikap, kebijakan, dan keputusan yang diambil selalu tersinari dan terbimbing oleh nur Islam. Namun, kendati pasti ada, rasanya fenomena ideal itu kini sulit ditemukan. Yang menonjol malah sebaliknya, Islam dicampakkan jauh-jauh dari kancah politik. Islam dipakai hanya sekadar untuk media menggapai kepentingan politik sesaat.

Tentu tidak jelek membawa resep agama untuk mengobati penyakit politik, seperti konflik. Namun, resep tersebut bisa dipastikan tidak akan mujarab. Sebab, resep agama seharusnya tidak dijadikan obat penyembuh, melainkan lebih pas bila dipakai sebagai tip hidup sehat (baca: berpolitik yang sehat). Yakni, bagaimana menjadi politisi yang jujur, amanah, selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan sebagainya.

Dalam konteks sekarang, menarik agama dari area politik menjadi sangat penting. Dengan begitu, kesucian agama tidak ternoda. Agama tetap bisa dijauhkan dari cipratan darah politik yang teramat sering tumpah.

Masyarakat -khususnya umat Islam- harus diberi kemampuan rasional dalam menyikapi fenomena politik. Dengan logika yang dimiliki, masyarakat harus didorong untuk berani mengambil keputusan politik berdasar nalar sehatnya.

Aplikasinya di lapangan, ketika terjadi kekeliruan politik -kendati pelaku bertitel kiai-masyarakat atau umat harus berani melakukan koreksi. Jangan sampai tidak berani melakukan koreksi karena takut kuwalat atau takut masuk neraka.

Kepatuhan dan ketundukan sepatutnya hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang -kiai atau bukan- memancarkan nur ilahi dalam dirinya, sepantasnya kepatuhan dan ketundukan diberikan. Sebaliknya, jika tidak, kewajiban amar makruf nahi mungkar yang harus dilakukan! Wallahualam bissawab. (zen@jawapos.co.id)

Akhmad Zaini, Wartawan Jawa Pos dan Koordinator Komunitas Tabayun. (Jawa Pos Online)

Oleh A. Mustofa Bisri

Sejak PKB dideklarasikan, saya selalu disebut-sebut sebagai salah seorang deklarator; bahkan tidak jarang foto saya ikut mejeng di belakang gambar Gus Dur di baliho-baliho atau spanduk-spanduk. Kabarnya, kemarin di MLB Parung maupun Ancol pun terpasang spanduk yang juga ada gambar saya.

Meskipun saya tidak hadir di Ciganjur saat deklarasi PKB yang konon sangat meriah, dulu saya diam saja disebut-sebut sebagai salah satu deklarator. Saya pikir, wong hanya begitu saja; lagi pula deklarator disebut-sebut kan sebelum ada muktamar. Nanti kalau sudah ada muktamar kan tidak akan disebut-sebut lagi.

Ternyata, saya salah. Sampai 7 (tujuh) kali muktamar PKB (kebanyakan muktamar luar biasa), nama saya sebagai deklarator masih disebut-sebut.

Semula PKB kompak dan hasilnya lumayan. Namun, mungkin karena hasilnya lumayan itulah, kekompakannya mulai terganggu.

Misalnya, mulai timbul kubu-kubuan. Mulai kubu Gus Dur/Alwi v kubu Matori; kubu Gus Dur/Alwi v kubu Saifullah/beberapa kiai; kubu Gus Dur/Muhaimin v kubu Saifullah/Anam/Alwi/beberapa kiai; sampai terakhir kubu Gus Dur/Yenny/Ali Masykur v Muhaimin cs.

Saya pun mulai malu dan dari saat ke saat semakin malu dikait-kaitkan dengan pendeklarasian PKB. Klimaksnya adalah menyaksikan tontonan perkelahian telanjang Yenny dengan Muhaimin di depan para pimpinan partai dan khalayak Indonesia. Maka, sebelum amplop nomor undian PKB dibuka, saya pun sudah ingin nyeletuk: "Celaka 13!"

Sebelumnya, saya terheran-heran mendengar komentar dari DPP PKB yang menyatakan kaget jago PKB di Pilgub Jawa Tengah kalah. Saya terheran-heran kok ya ada pimpinan PKB yang kaget mendengar calon PKB kalah; wong calon-calonnya sendiri tidak kaget. Berarti memang ada pimpinan PKB di atas yang tidak mudheng dengan kondisi riil di bawah.

Pantas saja mereka seperti tidak prihatin dengan kebingungan konstituen mereka sendiri di bawah dan dengan ndableg-nya terus bertikai yang entah berebut apa.

Tiba-tiba saya teringat analisis seorang kawan yang melihat Gus Dur /PKB dari prespektif "kewalian". Dia memulai dengan menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir.

Seperti dikisahkan dalam kitab suci Alquran, Nabi Musa tidak kunjung paham dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir sebagai orang yang akan diikutinya. Berkali-kali Nabi Musa yang ilmunya "baru" syariat menegur dan mengecam apa yang dilakukan Nabi Khidir yang berilmu hakikat. Melihat Nabi Khidir merusak perahu nelayan yang ditumpanginya, Nabi Musa kontan menegur dengan nada menyalahkan. Melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa menegur dan mengecam.

Pun juga melihat Nabi Khidir memperbaiki dinding orang yang akan roboh, Nabi Musa menegur dan mengecam. Akhirnya, Nabi Khidir pun mengucapkan selamat berpisah kepada Nabi Musa.

Intinya, kawan saya ini ingin menganalogkan apa yang dilakukan Gus Dur dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir dan ketidakpahaman orang dengan ketidakpahaman Nabi Musa.

"Kalau kiai-kiai yang dulu mati-matian mendukung Gus Dur itu paham, mereka tidak akan mendirikan partai baru," katanya. "Mereka mendirikan partai baru karena jengkel dengan kelakuan awur-awuran Gus Dur dalam memimpin PKB. Padahal, Gus Dur memang sengaja membuat mereka jengkel agar mereka benci dan meninggalkan kehidupan kepartaian yang awur-awuran."

"Sekarang ini," kata si kawan melanjutkan "analisis"-nya, "justru menjelang Pemilu 2009 Gus Dur seperti sengaja membunuhi anak-anaknya sendiri dan merusak perahunya yang bernama PKB. Karena "perahu" itu milik orang-orang miskin; jangan sampai dirampas dan dipakai oleh orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri, termasuk anak-anaknya sendiri."

Meskipun analisis itu kedengaran konyol dan ngoyoworo, melihat kelakuan para pimpinan PKB yang sama-sama ngotot berebut benar sampai saat ini dan mengingat semakin dekatnya jadwal pemilu, saya kok jadi khawatir: jangan-jangan… Wah, celaka tiga belas!

KH Mustofa Bisri , pengasuh pesantren Roudlatut Thalibin, Rembang. Dikenal sebagai budayawan dan tokoh senior NU. [Jawa Pos Online]

Oleh : Alwi Shahab

Abu Rayhan Al-Biruni, seorang fisikawan yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu. Hingga ia dijuluki sebagai salah seorang ilmuwan Muslim terbesar. Suatu ketika, saat ia menjelang ajalnya di pembaringan, seorang sahabatnya, ahli fikih, datang menjenguk. Bagi Biruni, ini merupakan kesempatan yang baik untuk bertanya tentang berbagai masalah hukum.

Ahli fikih itu terkejut dan berkata, "Saya pikir, saat ini bukanlah waktunya Anda membahas ilmu pengetahuan." Biruni langsung menjawabnya, "Anda salah. Saya pikir akan lebih baik sekiranya saya mengetahui masalah ini kemudian meninggal dunia, daripada saya tidak mengetahui lalu meninggal."

Ilmu pengetahuan adalah 'makanan' rohani kita. Di samping memikirkan kepentingan jasmani kita juga harus berpikir tentang 'makanan' rohani dan spiritualnya. Imam Husein, cucu Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku merasa heran pada sekelompok orang yang hanya sibuk memikirkan apa yang harus ia makan, namun sama sekali tidak berpikir tentang ilmu yang ia harus miliki." Islam mewajibkan kepada umatnya –baik pria maupun wanita– untuk menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan. "Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim," sabda Rasulullah SAW.

Kalau kewajiban agama seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, selalu dikaitkan dengan waktu dan mensyaratkan kedewasaan, namun mencari ilmu pengetahuan wajib sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Di dalam Alquran banyak perintah untuk mempelajari dan mengadakan perenungan tentang rahasia-rahasia penciptaan alam, watak manusia, sejarah, hukum, dan seterusnya. Sejarah Islam mencatat, ketika beberapa orang kafir ditawan dalam Perang Badar, Nabi Muhammad memerintahkan untuk membebaskan mereka dengan tebusan. Namun, beberapa yang bisa membaca dan menulis mendapatkan perkecualian. Bagi mereka, tebusannya adalah mengajarkan ilmu kepada pemuda-pemuda Islam.

Islam menempatkan ilmu pengetahuan begitu penting, juga bisa terlihat dalam masalah jihad, dalam arti berperang di jalan agama. Bagi orang Islam yang sedang mempelajari ilmu, mereka dibebaskan dari kewajiban itu (At-Taubah:129).

Tentang tingginya kedudukan orang yang menuntut ilmu ini, Allah berfirman, "Katakanlah! Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang bijak sajalah yang bisa menerima pelajaran." (al-Zunur: 9)(?). Menurut sejumlah ahli tafsir, ilmu yang dimaksudkan dalam Alquran itu bukan hanya ilmu agama, tapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu yang dapat memberikan sumbangan bagi peradaban dan kesejahteraan dunia.

Sumber: Republika Online