Oleh Akhmad Zaini

Tulisan Zuhairi Misrawi, PKB dan Dilema Kader Gus Dur (Jawa Pos, 30/04), pantas didiskusikan. Sebab, Zuhairi, yang selama ini dikenal memiliki pemikiran cukup progresif, secara mengejutkan menawarkan kepatuhan dan ketundukan santri kepada kiai sebagai dasar membangun islah di tubuh PKB.

Dalam masalah ini, ada satu persoalan mendasar yang perlu didiskusikan. Yakni, benarkah konflik yang kini melanda PKB adalah konflik antara santri-kiai?

Tentu tidak ada yang menyangkal kekiaian dan keulamaan Gus Dur. Ketika dihadapkan pada cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari itu, orang seperti Muhaimin Iskandar, almarhum Mathori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Saifullah Yusuf memang sewajarnya dianggap santri. Namun, apakah dengan demikian bila mereka berkonflik dengan Gus Dur lantas bisa dimaknai sebagai konflik kiai-santri?

***

Semestinya, ketika mereka terlibat konflik politik, yang bertarung pada hakikatnya bukan Gus Dur dengan keulamaan atau kekiaiannya melawan Muhaimin, Mathori, Alwi, atau Saiful dengan kesantriannya. Melainkan antara Gus Dur dengan predikat politisi beserta politisi lain yang mengitarinya melawan Muhaimin, Mathori, Alwi, dan Saiful yang juga sama-sama politisi.

Ketika Gus Dur berada di ranah agama, mantan presiden ini akan ditemani sejumlah kitab klasik dan buku-buku karya pemikir besar yang sudah dia khatamkan semenjak masih muda. Maka, muncullah Gus Dur yang sangat arif, lembut, sejuk, pluralis, demokratis, dan sebagainya. Sebab, kitab atau buku-buku yang mengajarkan kearifan itulah yang jadi rujukan.

Tentu lain bila Gus Dur berada di ranah politik. Dunia politik yang terkait dengan persoalan kekinian acap tidak bisa dirujukkan ke kitab atau buku-buku hebat tersebut. Maka, Gus Dur menjadikan beberapa politisi di sekitarnya sebagai referensi. Nah, kearifan dan objektivitas para politisi itu tentu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kearifan dan objektivitas yang diajarkan kitab atau buku-buku pemikir besar tersebut.

(Maaf), dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, kemampuan Gus Dur untuk menyortir rujukan dari kalangan politisi tersebut tentu sangat rendah. Sehingga, Gus Dur yang begitu hebat dan begitu cerdas sering terkecoh. Itu manusiawi. Bukankah Gus Dur juga manusia?

Perlu dicatat pula, tidak semua politisi yang sukses jadi rujukan Gus Dur layak menyandang gelar santri. Ada yang benar-benar secara hakiki memang bukan santri -karena nonmuslim- ada pula yang santri, tapi tidak pas disebut santri lagi karena perilakunya mulai jauh dari etika dan adab santri.

Pihak lawan politik Gus Dur -untuk kasus sekarang adalah Muhaimin- juga idem ditto. Ketika berkonflik dengan Gus Dur, seperti disebutkan di atas, Muhaimin tentu bukanlah Muhaimin sendirian yang santri. Namun, Muhaimin yang politisi dan dikelilingi politisi lain. Seperti halnya Gus Dur, Muhaimin pun tentu menjadikan para politisi di sekitarnya itu sebagai referensi. Jadi, klop!

Jika demikian, kembali ke pertanyaan di atas, masih pas-kah dikatakan bahwa konflik yang kini melanda PKB adalah konflik kiai-santri? Tepat pulakah kepatuhan dan ketundukan dijadikan fondasi islah?

***

Demi mencerahkan wawasan agama dan politik masyarakat, khususnya warga nahdliyin, seharusnya wacana yang mencampuradukkan agama dengan politik harus mulai dihindarkan. Minimal, dieliminasi. Sepintas, ide ini memang terkesan sekuler. Namun, itu menjadi sangat layak dipertimbangkan ketika melihat fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa para politisi muslim saat ini -termasuk dari kalangan santri- juga sangat sekuler.

Tentu bukan hal yang sulit menunjukkan betapa banyak politisi muslim -juga santri- yang kini tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah agama dalam berpolitik. Misalnya, tidak amanah atas jabatan yang diemban, tidak peduli pada penderitaan rakyat, tidak jujur, tidak menjunjung tinggi kebenaran, hingga korup. Ketika berpolitik, mereka seakan bukan lagi umat beragama yang harus taat dan patuh pada norma dan aturan agama.

Idealnya, seorang politisi muslim (apalagi santri) harus membawa nilai-nilai agama ke arena politik. Dengan begitu, sikap, kebijakan, dan keputusan yang diambil selalu tersinari dan terbimbing oleh nur Islam. Namun, kendati pasti ada, rasanya fenomena ideal itu kini sulit ditemukan. Yang menonjol malah sebaliknya, Islam dicampakkan jauh-jauh dari kancah politik. Islam dipakai hanya sekadar untuk media menggapai kepentingan politik sesaat.

Tentu tidak jelek membawa resep agama untuk mengobati penyakit politik, seperti konflik. Namun, resep tersebut bisa dipastikan tidak akan mujarab. Sebab, resep agama seharusnya tidak dijadikan obat penyembuh, melainkan lebih pas bila dipakai sebagai tip hidup sehat (baca: berpolitik yang sehat). Yakni, bagaimana menjadi politisi yang jujur, amanah, selalu menjunjung tinggi kebenaran, dan sebagainya.

Dalam konteks sekarang, menarik agama dari area politik menjadi sangat penting. Dengan begitu, kesucian agama tidak ternoda. Agama tetap bisa dijauhkan dari cipratan darah politik yang teramat sering tumpah.

Masyarakat -khususnya umat Islam- harus diberi kemampuan rasional dalam menyikapi fenomena politik. Dengan logika yang dimiliki, masyarakat harus didorong untuk berani mengambil keputusan politik berdasar nalar sehatnya.

Aplikasinya di lapangan, ketika terjadi kekeliruan politik -kendati pelaku bertitel kiai-masyarakat atau umat harus berani melakukan koreksi. Jangan sampai tidak berani melakukan koreksi karena takut kuwalat atau takut masuk neraka.

Kepatuhan dan ketundukan sepatutnya hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang -kiai atau bukan- memancarkan nur ilahi dalam dirinya, sepantasnya kepatuhan dan ketundukan diberikan. Sebaliknya, jika tidak, kewajiban amar makruf nahi mungkar yang harus dilakukan! Wallahualam bissawab. (zen@jawapos.co.id)

Akhmad Zaini, Wartawan Jawa Pos dan Koordinator Komunitas Tabayun. (Jawa Pos Online)